WARTAPOLRI.COM,SUKABUMI — Dinamika politik di tubuh Partai Golkar Kabupaten Sukabumi mulai memasuki fase yang menarik untuk dicermati. Persaingan untuk menduduki posisi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi antara Asep Japar selaku Bupati Sukabumi dan Budi Azhar selaku Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi berpotensi menjadi sebuah.
“perang bintang” sekaligus pertarungan kepentingan di tubuh partai berlambang pohon beringin.
Keduanya memiliki posisi strategis dan basis kekuatan politik masing-masing. Asep Japar memiliki legitimasi sebagai kepala daerah, sementara Budi Azhar memiliki posisi penting sebagai Ketua DPRD yang secara kelembagaan mempunyai pengaruh dalam dinamika politik dan pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Pertarungan ini tentu bukan sekadar persoalan siapa yang akan duduk di kursi Ketua DPD Golkar. Lebih jauh, publik dapat membaca adanya pertarungan konsep, jaringan, kepentingan, serta orientasi politik untuk menentukan arah Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ke depan.
Di satu sisi, terdapat spekulasi politik bahwa kemenangan Asep Japar dapat memperkuat posisi politiknya menuju jenjang yang lebih tinggi. Dukungan dari tokoh-tokoh politik senior, termasuk mantan kepala daerah, juga menjadi bagian dari dinamika yang menarik untuk dicermati. Jika konfigurasi tersebut benar-benar terjadi, maka posisi Ketua DPD Golkar bukan hanya menjadi jabatan organisasi, tetapi dapat menjadi kendaraan strategis untuk membangun konsolidasi menuju kontestasi politik yang lebih besar, termasuk peluang menuju DPR RI.
Di sisi lain, Budi Azhar memiliki modal politik yang tidak kalah kuat. Sebagai Ketua DPRD, ia berada pada posisi strategis dalam dinamika lembaga legislatif. Posisi tersebut memberikan ruang yang besar untuk memainkan peran politik dalam menentukan arah kebijakan, pembahasan APBD, kepentingan fraksi, serta aspirasi konstituen.
Di sinilah pertanyaan kritisnya muncul: apakah pertarungan dua kekuatan politik tersebut benar-benar akan bermuara pada kepentingan rakyat, atau justru lebih banyak menjadi pertarungan untuk memperkuat posisi dan pengaruh politik masing-masing kubu?
Rakyat tentu tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam sebuah pertarungan elite politik.
Masyarakat Kabupaten Sukabumi membutuhkan kepastian bahwa setiap kekuatan politik yang bertarung di internal partai tetap menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas. Jangan sampai perebutan posisi ketua partai justru berujung pada politik transaksional, tarik-menarik kepentingan anggaran, pembagian pengaruh, atau konsolidasi kekuasaan yang pada akhirnya tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Partai politik sejatinya bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, persaingan Asep Japar dan Budi Azhar layak ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas.
Siapa pun yang nantinya memenangkan pertarungan tersebut, publik berhak menagih satu hal: apa yang akan diberikan kepada rakyat Kabupaten Sukabumi?
Apakah kemenangan itu hanya akan menghasilkan perubahan struktur kepemimpinan di tubuh Golkar?
Ataukah akan melahirkan perubahan nyata dalam kebijakan, penganggaran, pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat?
Sebab pada akhirnya, perang bintang di tubuh Partai Golkar bukanlah milik para elite semata. Dampaknya akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Maka publik perlu mengawasi dengan kritis, bukan untuk memihak salah satu kubu, tetapi untuk memastikan bahwa perahu kuning tidak hanya berlayar menuju kekuasaan, melainkan benar-benar membawa kepentingan rakyat sebagai arah pelayarannya.
JWI smi raya menilai, politik yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan kekuasaan, tetapi siapa yang paling mampu membuktikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
By.lutfi Yahya MMS / TON LEE
