WARTAPOLRI.COM, SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman saat memimpin Rapat Forum Komunikasi terkait Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk Universal Health Coverage (UHC) Semester II Tahun 2026 bersama BPJS Kesehatan di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekda menyebut forum ini menjadi wadah koordinasi yang sangat strategis untuk membahas berbagai persoalan jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” ungkap Sekda.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang cukup besar, Sekda berharap forum ini dapat melahirkan solusi konkret untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” harapnya.
Pemkab Sukabumi, lanjut Sekda, berkomitmen semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan menjaga keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengatakan forum ini menjadi ruang untuk mencari solusi bersama terkait keberlangsungan UHC. Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hasil kolaborasi antar ekosistem.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman,” ungkapnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menambahkan bahwa JKN bukan sekadar program perlindungan sosial biasa, melainkan program strategis negara untuk mewujudkan cita-cita nasional.
“JKN merupakan milik bersama. Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan agar terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta mewujudkan Indonesia tetap sehat,” pungkasnya.
( TON LEE )
