WARTAPOLRI.COM,
JAKARTA – Indonesia bukan hanya negara kepulauan, tetapi negara maritim yang memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan nasional maupun global. Dengan wilayah laut yang sangat luas, pelabuhan, jalur pelayaran, industri maritim, nelayan, serta masyarakat pesisir menjadi bagian penting dari denyut perekonomian nasional.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Maritim Indonesia memiliki posisi strategis. Organisasi pekerja ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan, tetapi juga mengambil peran dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, stabilitas hubungan industrial, serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sektor maritim.
Ketua Umum FSP Maritim Indonesia, Ujang Supriatin yang akrab disapa Abah Ujang Guru, menegaskan sektor maritim merupakan salah satu kekuatan fundamental bagi Indonesia.
Menurutnya, FSP Maritim Indonesia memiliki basis keanggotaan dan binaan jutaan orang yang tersebar di berbagai sektor pekerja maritim, termasuk pekerja pelabuhan, TKBM, pelaut, pekerja industri maritim, nelayan, serta masyarakat pesisir selatan se-Indonesia.
“Indonesia adalah negara maritim. Karena itu, pekerja maritim tidak boleh hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional. Ketika pelabuhan bergerak, distribusi berjalan, kapal berlayar dan masyarakat pesisir produktif, maka roda perekonomian nasional ikut bergerak,” ujar Ujang Supriatin kepada awak media, Kamis (8/10/2026).
Ia menjelaskan, FSP Maritim Indonesia memiliki struktur organisasi yang jelas dan berjenjang, mulai dari tingkat pimpinan daerah, pimpinan cabang hingga pimpinan unit kerja. Struktur tersebut menjadi modal organisasi dalam membangun komunikasi, konsolidasi, pembinaan dan perjuangan kepentingan pekerja secara lebih terarah.
*Menjaga Kelancaran Logistik Nasional*
Salah satu peran strategis pekerja maritim adalah memastikan aktivitas kepelabuhanan dan transportasi laut berjalan efektif.
Pekerja TKBM, pekerja terminal dan depo kemas, pergudangan pelabuhan, supervisi bongkar muat, hingga pekerja administrasi dan operasional perusahaan pelayaran merupakan bagian dari mata rantai logistik nasional.
Kelancaran sektor tersebut berdampak langsung terhadap distribusi barang antarpulau, aktivitas ekspor-impor, ketersediaan kebutuhan masyarakat, hingga pergerakan industri nasional.
“Perlindungan terhadap pekerja maritim harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan rantai pasok nasional,” tegasnya.
*Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas*
FSP Maritim Indonesia juga menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produktivitas.
Perlindungan ketenagakerjaan, kepastian hubungan kerja, pengupahan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta peningkatan kompetensi menjadi aspek penting yang perlu diperkuat.
“Pekerja yang terlindungi dan sejahtera akan memiliki produktivitas yang lebih baik. Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pada hakikatnya juga merupakan bagian dari memperkuat daya saing ekonomi nasional,” ujarnya.
Selain itu, serikat pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan konstruktif melalui dialog sosial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.
*Mendorong Ekonomi Biru dan Wisata Bahari*
FSP Maritim Indonesia memandang pengembangan ekonomi biru (blue economy) sebagai peluang besar. Pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan dan memberikan kontribusi terhadap devisa negara.
Potensi lain adalah sektor wisata maritim. Pertumbuhan wisata bahari harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan perlindungan pekerja, mulai dari awak kapal wisata, pemandu wisata laut, hingga kru kapal liveaboard melalui sertifikasi kompetensi, standar keselamatan, dan jaminan sosial.
Ruang lingkup keanggotaan FSP Maritim Indonesia sendiri mencakup tiga subsektor utama: jasa kepelabuhanan (TKBM, terminal, pergudangan, supervisi bongkar muat), industri maritim (dock dan galangan kapal, pengolahan perikanan laut), serta industri dan jasa kelautan (masyarakat pesisir, pelaut, dan nelayan tradisional).
Sosok Ujang Supriatin dikenal aktif di berbagai bidang sosial, budaya, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain Ketua Umum FSP Maritim Indonesia, ia juga Ketua Dewan Pembina Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya dan pernah menjadi delegasi Indonesia dalam forum Konvensi ILO di Jenewa, Swiss.
“Kita tidak boleh membangun Indonesia hanya dari daratan. Laut adalah bagian dari masa depan bangsa. Pekerja maritim, nelayan dan masyarakat pesisir harus mendapatkan tempat yang layak dalam agenda pembangunan nasional. Mereka bukan hanya bagian dari angka statistik ketenagakerjaan, tetapi merupakan kekuatan nyata ekonomi dan ketahanan nasional,” pungkas Ujang.
( TON LEE )
