WARTAPOLRI.COM, BANDAR LAMPUNG – Muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para kepala sekolah se-Kota Bandar Lampung yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
Para kepala sekolah diduga menjadi sasaran pungli melalui berbagai modus yang menimbulkan beban finansial.
Berdasarkan informasi yang beredar, modus yang diduga digunakan cukup beragam, mulai dari permintaan kontribusi untuk berbagai kegiatan dinas hingga kewajiban lainnya yang seolah-olah menjadi syarat agar kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.
Salah satu contoh dugaan pungli yang disampaikan adalah permintaan dana untuk kegiatan perpisahan pengawas dinas, di mana sejumlah kepala sekolah mengaku dipungut senilai Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per kepala sekolah. Jika dikalikan dengan jumlah sekolah dasar (SD) yang ada di Kota Bandar Lampung, totalnya diduga mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta.
Praktik ini diduga sudah berlangsung sejak lama dan terjadi secara berkelanjutan, baik pada masa jabatan Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang sudah berganti, maupun oknum pejabat yang masih menjabat hingga saat ini.
Bukan hanya itu, muncul juga dugaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut menjadi sasaran penyimpangan oleh sejumlah oknum pejabat Dinas Pendidikan setempat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah dan kepentingan peserta didik, diduga ikut disedot untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Sejumlah narasumber yang enggan menyebutkan namanya menyampaikan bahwa praktik semacam ini sudah dirasakan oleh banyak kepala sekolah sejak cukup lama. Para kepala sekolah terpaksa menanggung biaya tersebut dari berbagai sumber, termasuk anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan peserta didik.
Praktik pungli dan dugaan penyimpangan dana BOS tersebut dinilai sangat merugikan dunia pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan kesejahteraan tenaga pendidik justru diduga tersedot untuk memenuhi permintaan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat meminta Inspektorat Kota Bandar Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Jika dugaan ini terbukti benar, pelaku harus ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan akan terus memantau perkembangan kasus ini.
( TIM )


