WARTAPOLRI.COM, SUKABUMI— Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun secara hati-hati. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan memprioritaskan program yang memberi manfaat langsung ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD 2026. Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026).
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar Bupati Asep Japar.
*Optimalkan PAD, Tanpa Bebani Masyarakat*
Bupati memaparkan sejumlah langkah yang tengah disiapkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Di antaranya pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” terangnya.
*TKD Turun, Prioritas Harus Disesuaikan*
Bupati juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 yang turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Kondisi ini memaksa Pemkab Sukabumi menyesuaikan prioritas pembangunan.
“Sehingga tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berjalan,” kata dia.
Meski begitu, belanja daerah tetap difokuskan pada tiga hal: kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan prioritas pembangunan. Setiap perubahan alokasi anggaran, tegas Bupati, harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi manfaat nyata.
*Siapkan BTT untuk Darurat*
Untuk mengantisipasi hal tak terduga, Pemkab juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana ini diperuntukkan bagi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat dengan mekanisme pencairan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” tutup Bupati.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum Raperda Perubahan APBD 2026 disahkan menjadi Perda.
( TON LEE )
